otonomi khusus papua. Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah memberikan posisi dan ruang yang luas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), tidak saja telah melahirkan pembagian kewenangan (sharing of power) antara. otonomi khusus papua

Otonomi Khusus Papua Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangkapeningkatan pelayanan (service), dan akselerasi pembangunan (acselerationdevelopment), serta pemberdayaan. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi penggunaan Dana Otonomi Khusus agar pelaksanaannya tepat sasaran, perlu pengalokasian Dana Otonomi Khusus yang lebih adil kepada Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Papua; d. JAKARTA, KOMPAS. Terlebih isu actual Gubernur Papua tersandung kasus korupsi dana otonomi khusus. A A A. Adapun optimalisasi otonomi khusus Papua yang dapat dilakukan di antaranya adalah: 25 Lihat paper: Muridan S. (4) Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup kewenangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2 Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022-2041 Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua dan Sumber-Sumber Fiskal yang Menyertainya otonomi khusus terletak pada kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan konteks dan aspirasi masyarakat. LATAR BALAKANG Dalam Undang-Undang Dasar Republik. A. Belanja Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah: 734,49 M: 601,58 M: 81. Pemberian Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua yang berdasarkan Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 dalam esensinya memiliki tujuan dimana memberikan kewenangan bagi rakyat Papua untuk mengelola sendiri kekayaan alam yang dimiliki serta diberi pelimpahan tanggung jawab untuk memajukan, percepatan pembangunan baik. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. . Hal ini diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 yang dilaksanakan pada Kamis (15/7/2021). kerangka dasar Rancangan UndangUndang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang selanjutnya diharapkan akan berfungsi sebagai pedoman dasar bagi pelaksanaan berbagai aspek Otonomi Khusus Papua di masa mendatang. , M. Pembinaan dan pengawasan dari pemerintah perlu terus diperkuat karena tantangan ketiga provinsi yang lahir dari. Otonomi Khusus Papua. Jakarta (SIB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Sebelumnya, pada UU yang lama, dana otonomi khusus Papua yaitu 2 persen. Melalui otonomi khusus harus diberlakukan kebijakan yang melindungi, berpihak pada, dan memberdayakan orang asli Papua. Dalam beleid tersebut, disebutkan, dana otonomi khusus Papua dan dihitung sebesar 2 persen dari plafon dana alokasi umum (DAU) yang berlaku selama 20 tahun. Lambang-lambang 79 Menakar Papua. nama yang tetap digunakan secara resmi sampai terbitnya Undang-Undang No. 7 butir nilai dasar otonomi Papua. id : 26 hlm. Otonomi Khusus Papua Lanjut Jilid Kedua. Gambaran ini menunjukkan bahwa masalah demokratisasi masih belum dilaksanakan dengan baik di era otonomi khusus ini. Masalah HAM, Sosial, Budaya, dll membuat beberapa kelompok masyarakat Papua menginginkan untuk lepas dari NKRI. Namun, berbagai permasalahan yang ada di Papua ternyata masih belum dapat teratasi dengan baik. Scroll Untuk Melanjutkan Dana khusus yang dikucurkan untuk Papua dan Papua Barat periode 2002-2020 mencapai Rp 126,99 triliun. JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Ami n resmi mengukuhkan sebanyak 6 anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) asli dari Papua, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan No. TRIBUN-PAPUA. 2- dengan lebar minimum browser beresolusi. Sehingga otonomi daerah khusus diberlakukan di Papua dan Papua Barat. “Dengan mengucapkan. Implementasi Undang-undang Landasan Hukum Otonomi Khusus Papua. Demo tolak otsus jilid 2 Papua di Bandung (Foto: Wisma Putra) Jakarta -. "Dengan mengucapkan. JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menaikkan anggaran otonomi khusus Papua, yakni dari yang semula hanya 2 persen. Otonomi Khusus Papua Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua adalah suatu kebijakan yang bernilai strategis dalam rangkapeningkatan pelayanan (service), dan akselerasi pembangunan (acselerationdevelopment), serta pemberdayaan (empowerment) seluruh rakyat. Menurut Yorrys, tujuan dan peran kelembagaan tersebut mengingatkan pada Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). E. Iklan. Ardy Pandie. Keempat daerah otonomi khusus yang sudah berdiri itu adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanggroe Aceh Darussalam, serta daerah otonomi khusus Papua dan Papua Barat. /2 4. Setelah dua puluh tahun pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat, kedua provinsi ini dinilai oleh PemerintahDANA OTONOMI KHUSUS PADA PROVINSI PAPUA Kedegawe. id. Otsus Papua Jilid 2. Jurnal Penelitian Politik. Contohnya perlakuan khusus untuk daerah Aceh yaitu. Supratman sendiri mengatakan sebelumnya telah berkunjung ke Kabupaten Jayawiya menemui sejumlah anggota DPR Kapupaten untuk mendengarkan aspirasi. bahwa keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang kemudian berubah menjadi Provinsi Papua Barat, dalam kenyataannya telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003, namun belum diberlakukan Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang. UMUM Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus, bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Undang-Undang Nomor2l Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Setneg Rl, Jakarta. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang besarnya satara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional. [fw/em] Pemerintah menilai pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Sep 9, 2021. Menurut Musa Kamudi, yang berakhir adalah pengalokasian anggarannya, tetapi kebijakan atas keberpihakan pada orang asli Papua tidak berubah. Status otonomi khusus bagi kedua provinsi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pemekaran itu untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan. setkab. JAKARTA, KOMPAS. UU nomor 2 tahun 2021 memberikan peluang pemerintah pusat dan DPR melakukan pemekaran daerah otonom baru untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Papua. UU Otonomi Khusus (Otsus) berlaku di Papua dan Papua Barat mulai 2001. Dalam 20 tahun otsus Papua, kekecewaan masyarakat adat atas masalah hutan dan lahan tak pernah berhenti. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat (1956. Pada usia hukumnya yang menginjak tahun kedua. com- Presiden Joko Widodo membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022. OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA. Dia mengatakan melalui undang-undang tersebut masyarakat adat Papua akan duduk di lembaga. ANTARA/HO-Pendam XVII/Cenderawasih. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. Sumber Berita : 1. Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua MATERI POKOK PERATURAN Abstrak UU ini. Namun, tawaran otsus itu bukan barang yang langsung diterima. Glosarium. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten. Undang-Undang ini menempatkan orang asli Papua dan penduduk. Sumule (Timer, 2007) menyebutkan otonomi khusus adalah pilihan politis yang mengindikasikan suatu kesediaan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat. 2021 dan TA. PENERIMAAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA TAHUN 2002-2013. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Setneg Rl, Jakarta. Rencana Aksi 2023 dan 2024 juga diminta untuk dikawal supaya selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. LATAR BALAKANG Negara Indonesia, dijelaskan dalam pasal 18B ayat 1 UUD 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. pdf. Undang-Undang Otonomi khusus Papua Barat disahkan pada bulan Oktober dan akan diterapkan pada bulan Januari 2002. Oleh : Administrator. bahwa untuk mengefektifkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Provinsi Papua perlu mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; c. (0967) 5165 999, 5165 107. Tak mudah mencapai distrikdistrik. Adapun prioritas pemanfaatan Dana DTI diarahkan, terutama untuk: Mempercepat pembangunan infrastruktur, spt: jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, sungai, laut; serta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRDterhadap Ranperda APBD T. ABSTRAK. Katalog. Salah satunya adalah memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya menyangkut perlindungan hak-hak. bahwa otonomi khusus bagi Provinsi Papua bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui pembangunan di segala bidang telah disediakan sumber-sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara antara lain Dana Otonomi Khusus; b. Rapat gabungan kelompok kerja (pokja) MRP – Humas MRP. Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya dengan mengacu pada aspek-aspek kedaerahan dengan kata laiin terjadinya transfer kekuasaan. 238, TLN No. 6, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023). UU ini mengakomodasi kepentingan kekhususan OAP, mengatur pembentukan DPR di provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus. Undang-undang (UU) NO. Menanggapi gejolak itu, dirancanglah UU Otonomi Khusus Papua untuk meredam semangat kemerdekaan. Namun, setelah direvisi, dinaikkan menjadi 2,25 persen. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Terlepas berapapun jumlah dana yang digelontorkan. dipandang perlu memberikan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan dengan undang-undang; Mengingat : 1. Jenis. Hal ini disampaikan oleh. Contohnya undang- 1. Rakyat Papua dan Papua Barat pun mengapresiasi kelanjutan Otsus yang selama ini telah memiliki banyak manfaat. LATAR BALAKANG Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 telah diamanatkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan. Pengakuan adalah pernyataan pengukuhan keberadaan masyarakat. com - Otonomi Khusus Papua sudah berjalan hampir 20 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. 1 Pada masa lalu, daerah khusus adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan yang. UU itu sebelumnya telah disetujui dalam paripurna DPR. UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua UU 21/2001 tentang Otonomi. Hal itu disampaikan Firli menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 2 Tahun. JAKARTA, KOMPAS — Otonomi khusus bagi Papua diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Rakyat Papua yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (15/7/2021). Dalam Otonomi Khusus di Papua terdapat Nilai-nilai Dasar yang bersumber dari adat istiadat rakyat Papua, nasionalisme yang bertumpu pada prinsip-prinsip manusia universal, dan penghormatan akan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Perpres 121/2022: Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pasal 1. Dampak positif. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Papua diberi kewenangan Khusus berdasarkan Undang-Undang ini. (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Perdasus atau Perdasi. 145–181 Desember 2020 ISSN 2656-923x Kebijakan bagi Papua di Masa Depan Riris Katharina Dampak Dana Otonomi Khusus terhadap Pembangunan Papua Suhartono dan Venti Eka Satya Otonomi Khusus Papua dan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Sali Susiana Papua dan Diplomasi. Dan melihat pengalaman sebelum reformasi, di mana masih banyak ketimpangan kesejahteraan bagi. Pemberlakuan otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat diharapkan dapat memenuhi prinsip perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan. Pemerintah belum lama ini telah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Papua. "Dana pemerintah pusat yang dikucurkan untuk Papua dan Papua Barat belum berpengaruh signifikan dalam berbagai sektor guna. tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang kemudian disusul dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang penetapan status otonomi khusus untuk Provinsi Papua Barat. Pengalokasian dana otsus perlu ditinjau ulang supaya mampu meningkatkan kesejahteraan warga Papua. COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato terkait Rancangan UU APBN 2022, Senin (16/8/2021), membeberkan pemerintah akan menyalurkan dana otonomi khusus (otsus) untuk Papua dan Papua Barat. 2021/No. Kemudian oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, UU tersebut disahkan 21 November 2001, dan dinyatakan berlaku mulai 1 Januari 2002. 1 Pada masa lalu, daerah khusus adalah daerah yang memiliki struktur. Tapi permintaan referendum. Sejumlah pasal. Tapi permintaan referendum. Hal itu terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Ketua Pansus Otsus Papua, Komarudin Watubun mengatakan, pansus akan segera menggelar rapat mengingat DPR akan kembali masuk masa reses pada 9 April 2021 mendatang. JAYAPURA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendapatkan alokasi anggaran belanja daerah dan otonomi khusus atau otsus sebesar Rp 1,8 triliun pada 2023. Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi PapuaDana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Papua Barat” dapat diselesaikan. Dalam beleid tersebut, disebutkan, dana otonomi khusus Papua dan dihitung sebesar 2 persen dari plafon dana alokasi umum (DAU) yang berlaku selama 20 tahun. Selain itu ia berpandangan, proses pembahasan. FILE-FILE PERATURAN. Penulis: FER. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua; 13. Undang-Undang itu mengatur. Perkara Nomor. Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Otsus Papua) didasarkan pada UU No. 06 Oktober 2023. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Otonom Irian barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907); 2. Pertama, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu sejumlah 6,4% untuk Papua dan 4,9% untuk Papua Barat. UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua itu diteken Presiden Jokowi pada Senin (19/7/2021). JAYAPURA – Pelaksanaan otonomi khusus Papua memasuki babak baru dengan diterbitkannya Undang-Undang (UU) No 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Otonomi Khusus Papua. Radar Sorong, Papua dan Papua Barat Bahas Revisi UU Otsus, Selasa, 24 Juli 2018 2. UU ini mengatur mengenai pembentukan Provinsi Papua Selatan yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rabu, 21 Juli 2021 4995 kali. Jayapura (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui sidang paripurna pada 17 Juli 2021 telah mengesahkan revisi kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dengan memperbaiki tujuh poin krusial. Tiga DOB di Papua Dikawal hingga 2024. 1. Undang-undang (UU) NO. Perwakilan. JAYAPURA, MRP – Majelis Rakyat Papua atau MRP menyampaikan proses atau tahapan Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan rakyat asli Papua dalam rangka evaluasi 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sesuai dengan amanat pasal 77 UU nomor 21 tahun. JAKARTA - Enam anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) asli dari Papua resmi dikukuhkan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Dalam UU tersebut, pemerintah bersama DPR sepakat untuk. JAKARTA, KOMPAS. JAKARTA, KOMPAS. 1 Grafik Alokasi Dana. Hal ini karena MRP dilihat dari prinsip dasar pemerintahan, mempunyai posisi tertentu dan khas serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Undangundang Nomor 21 - Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 000 T dana otonomi khusus dibantah oleh jajaran pemerintah daerah Papua. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRDterhadap Ranperda APBD T. Undang-Undang . com - Otonomi Khusus Papua sudah berjalan hampir 20 tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pemberlakuan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua telah memberikan posisi dan ruang yang luas bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), tidak saja telah melahirkan pembagian kewenangan (sharing of power) antara. BAB I PENDAHULUAN A. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia membuat undang-undang khusus tentang otonomi Irian Jaya. World Bank.